Penulis: Robert Adhi Kusumaputra | Editor: Robert Adhi Kusumaputra

SEMARANG, KOMPAS.com - Perum Perumnas berharap pemerintah menyetujui perusahaan itu menjadi seperti The Housing and Development Board (HDB) Singapura yang membangun dan bertanggung jawab atas pengadaan perumahan rakyat.

"Sekarang peran Perumnas dikecilkan. Kalau mau benahi masalah perumahan, mari kita maksimalkan kembali peran Perumnas sebagai penyedia rumah rakyat dan rumah murah. "

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief dalam percakapan dengan Kompas.com Kamis (24/3/11) malam di Semarang mengatakan, komitmen Pemerintah Singapura menyediakan rumah rakyat sangat kuat. Meskipun di Singapura banyak pengembang yang kuat, namun HDB yang bertugas membangun apartemen rakyat.

“Usul ini sudah kami usulkan ke pemerintah, tapi belum ada kepastian hingga kini,” kata Himawan yang sudah tiga tahun menjadi orang nomor satu di Perum Perumnas itu,

Himawan menegaskan, Perum Perumnas ingin mengambil lagi peran membangun dan mengelola rumah rakyat seperti yang pernah dilakukan perusahaan BUMN itu sejak tahun 1974 hingga 1990-an. Ini berarti mengembalikan tujuan pendirian Perum Perumnas tahun 1974 di mana Perumnas menyediakan perumahan rakyat untuk masyarakat menengah dan menengah bawah. “Kami membangun rumah di 300 lokasi di 150 kota di Indonesia,” katanya.

Dulu, kata Himawan, ibaratnya orang lempar kertas dari atas, pasti jatuh ke tanah Perumnas. “Tapi sekarang peran Perumnas dikecilkan. Kalau mau benahi masalah perumahan, mari kita maksimalkan kembali peran Perumnas sebagai penyedia rumah rakyat dan rumah murah. Tak usah buat badan baru, perbaiki kekurangan dan maksimalkan peran Perumnas,” tandas Himawan.

“Salah satu peran Perum Perumnas dalam penyediaan rumah rakyat terlihat hasilnya di Depok, Jawa Barat. Dulu Perumnas lah yang membangun perumahan di Depok. Dan setelah komunitas terbentuk, baru pengembang besar masuk,” jelas Himawan.

Sebelum pemerintah mencanangkan program 1.000 menara rusunami dan rusunawa, kata Himawan, Perumnas sudah sejak lama membangun rumah susun antara lain di Kebon Kacang, Klender, Kemayoran di Jakarta, juga di Sarijadi Bandung dan di Palembang. Sampai saat ini, Perumnas memiliki 11.000 rusunami dan rusunawa. Untuk mengelola 11.000 unit itu, Perumnas defisit Rp 15 miliar setiap tahun.

Sebagai perusahaan, Perum Perumnas harus tetap bisa hidup dan mendapatkan keuntungan. Dan sebagai BUMN, Perumnas harus berperan sebagai agen pembangunan, yang tak hanya menggarap kelas menengah.

“Sampai kini, belum ada keputusan apakah Perum Perumnas hanya sebagai salah satu pengembang saja, atau berperan sebagai National Housing Agency. Usul ini disampaikan ke Presiden,” jelas Himawan.

Ia berharap landbank Perumnas harus diperluas dan bekerja sama dengan pemda. Perumnas mengelola landbank dan mengajak swasta mengembangkan perumahan rakyat.

Jadi, kata Himawan, ia mengusulkan Perum Perumnas membangun rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun Perumnas tetap bisa membangun rumah kelas atas agar bisa mensubsidi MBR. Sementara pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengisi kekosongan pembangunan rumah rakyat yang sebelumnya dibangun Perumnas. Dan pengembang REI membangun rumah menengah atas.

Dengan cara ini, kata Himawan, kebutuhan rumah dapat teratasi. “Program rumah murah yang dicanangkan Presiden, bisa menjadi trigger awal,” katanya. Dirut Perum Perumnas itu prihatin isu perumahan kurang mendapat perhatian pemerintah, termasuk pemda dan politisi-politisi di Senayan. Ia berharap semua pihak peduli pada penyediaan rumah rakyat dan rumah murah karena ini kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia.

Himawan Arief berada di Semarang untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang akan dibuka Menpera Suharso Monoarfa Jumat (25/3/11) pagi besok. Rakernas ini digelar DPP Apersi. (KSP)


sumber : Kompas.com